04 Nov 2018

Kontrak EPC Menjadi Basic Aturan Main Dalam Dunia Konstruksi

Engineering, procurement and construction (EPC) dalam perkembangannya untuk menjadi bentuk kontrak yang paling lazim diterapkan pada sektor pekerjaan konstruksi dengan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. EPC memiliki 3 tahapan sesuai dengan namanya :

  1. Tahap ini dapat diilustrasikan sebagai tahap perencanaan yang dilakukan oleh engineer dengan mempersiapkan konsep, basic dan detail engineering yang akan dilakukan nanti.
  2. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentuan Vendor-vendor yang menyediakan material, peralatan dan atau subkontraktor yang akan menyelesaikan perencanaan yang dibuat oleh engineer tersebut. Penentuan tersebut dijelaskan secara terperinci didalam detail engineering.
  3. Tahap ini adalah pelaksanaan dari konsep engineering dengan equipment yang disediakan dari tahap proucrement. Tahap pelaksana dalam konstruksi ini dibagi menjadi 2 yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Kegiatan fisik berkaitan dengan bangunan (proyek) sedangkan kegiatan non-fisik lebih kearah SDM yang mengerjakan proyek tersebut.

Di setiap tahap tersebut, perlu memiliki manajemen proyek yang baik sehingga dibutuhkanlah suatu keahlian khusus dan pengalaman dalam memahami EPC, jika tidak maka akan memiliki konsekuensi negatif bagi semua pihak yang terlibat seperti klien, kontraktor, pemberi pinjaman, pemerintah, dll.  Manajemen proyek yang  tidak diimplementasikan dan dikendalikan dengan benar, kemungkinan akan memiliki dampak negatif pada proyek secara keseluruhan. Kegagalan yang terjadi seperti cidera janji, kualitas buruk, keamanan dalam bekerja dan banyak lagi. Resiko tersebut akan berkurang apabila didalam EPC terdapat hukum sebagai pelindung aturan main para pihak didalam EPC.

Hal tersebut  menjadi penting untuk memahami suatu Sejarah dan prinsip hukum sebagai basic  gambaran aturan main dalam EPC. Sejarah EPC lahir dari Pasal 1601 huruf b KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan kerja. Pasal tersebut berbunyi :

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.”

Pada hakikatnya perjanjian pemborongan kerja merupakan suatu instrument hukum secara luas, yang artinya tidak hanya masalah konstruksi saja, sehingga dibutuhkan suatu “term” khusus yang menjadi dasar aturan main dalam dunia konstruksi. Munculah istilah Kontrak Konstruksi  didalam Black’s Law Dictionary, yang dimaksud kontrak konstruksi adalah

“Type of contract which plans and specification for construction for made a part of the contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is beaing constructed

Dalam definisi yang diberikan tersebut, secara garis memaknai kontrak konstruksi harus melindungi kepentingan para pihak dengan kesepakatan Win-Win Solution. Mengenai isi kontrak konstruksi, untuk melindungi kepentingan para pihak didalam EPC diperlukan suatu keahlian khusus dalam membuat dan mengawal kontrak konstruksi agar dapat terlaksana tanpa ada sengketa, apabila ada sengketa dapat diselesaikan secara win-win solution.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *