14 Nov 2018

OVERVIEW: KETENTUAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Kontrak jasa  konstruksi merupakan   komponen  yang   penting   dalam proyek konstruksi,   dimana   segala   ketentuan  terkait   hak   dan kewajiban  serta    alokasi  risiko  diatur  dalam kontrak sebagai perikatan para pihak.    Kontrak    dalam    suatu kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya    para pihak pada kegiatan    konstruksi    mulai dari    perencanaan,    pelaksanaan    dan    juga pengawasan  konstruksi.

Kontrak jasa konstruksi merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini karenakan pembuatan kontrak jasa konstruksi diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 46 yang memiliki ketentuan :

Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ‘harus’ dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Filosofi dari adanya pasal tersebut, adalah memperingatkan kepada para pihak untuk membuat suatu kontrak didalam proyek konstruksi yang berbentuk tertulis, karena konteks seperti ini sangat rawan terjadinya sengketa antar para pihak. Pada kontrak jasa kontruksi memiliki beberapa ketentuan yang harus ada didalam kontrak konstruksi sesuai dengan amanat dari pasal 47 UU No.2 Tahun 2017 yaitu:

  • para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
  • rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
  • masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
  • hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
  • penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
  • cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
  • wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  • penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  • pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  • keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
  • Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasadan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
  • pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  • pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
  • aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
  • jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan
  • Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
  • pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
  • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang harus ada didalam kontrak konstruksi. “ minimal dan harus” didalam pasal 47 memiliki makna bahwa point-poin tersebut merupakan ketentuan inti yang harus ada didalam kontrak jasa konstruk dan diperbolehkan juga diadakan ketentuan diluar pasal 47 yang harus diatur didalam kontrak jasa konstruksi, karena asas kebebasan berkontrak dan frasa “minimal” dalam pasal 47 tersebut.

Ketentuan pada pasal 47 merupakan sebagian kecil arahan dalam membuat kontrak jasa konstruksi, oleh karenanya dibutuhkan suatu pengalaman dan pengetahuan dalam  kontrak jasa kontruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sampai jika terjadi perselisihan yang mengakibatkan sengketa antar para pihak.

Pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat diperoleh dari kursus atau pelatihan intensif yang membahas kontrak jasa konstruksi . Untuk hal itu kami menyediakan tentang kursus intensif hukum konstruksi, yang akan membahas secara keilmuan dan pengalaman dalam proyeksi kontruksi dari awal sampai akhir secara testruktur dan sistematis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *