22 Nov 2018

UPDATE PERATURAN: GOOD MINING PRACTICE DI INDONESIA

Regulasi baru mengenai pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara Peraturan Mentri ESDM No 26 tahun 2018, regulasi ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 95 ayat a dan pasal 96 UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta untuk melaksanaan ketentuan pasal 35 PP nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini merupakan suatu himpunan dari beberapa peraturan menteri  yang menjadi peraturan “Good Mining Practice” .

Good Mining Practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berlanjutan. Pada  Permen ESDM no 26 Tahun 2018 Pada pasal 3 (3) disebutkan bahwa Good Mining Practice, meliputi beberapa hal berikut:

  1. teknis pertambangan;
  2. konservasi Mineral dan Batubara;
  3. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  4. keselamatan operasi pertambangan;
  5. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi;
  6. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Ketentuan good mining practice merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang dalam menjalankan kegiatan bisnis tambangnya. Kewajiban disini bersifat imperatif yang diatur didalam pasal 50-53 berupa suatu sanksi administratif yang diterapkan didalam peraturan menteri tersebut. Sanksi Administratif tersebut berupa penghentian sementarasebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enampuluh) hari.

Menerapkan Good Mining Practice membutuhkan suatu pengamatan, pengetahuan dan pengalaman agar kegiatan bisnis pertambangan yang dilakukan tidak akan dikenakan sanksi administratif yang akan merugikan perusahaan tambang tersebut. Praktik akan Good Mining ada dalam pembahasan kursus yang kami selenggarakan setiap tahun dengan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten didalam praktik pertambangan. Untuk info lebih lanjut silahkan KLIK DISINI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *