JAMINAN GADAI ATAS SAHAM

26 Feb 2019

JAMINAN GADAI ATAS SAHAM

Jamaninan gadai atas saham termasuk dalam gadai piutang atas nama hal ini dapat dilihat dari pasal 48 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) ditetapkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang didirikan menurut UU PT adalah hanya saham atas nama pemiliknya, hal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata :

“hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya (perjanjian gadainya) kepada debitor“

Hal tersebut menjadikan debitor hanya dapat membayar hutangnya pada penerima gadai. Oleh karena itu, logis bahwa dalam Pasal 50 UU PT, perseroan diwajibkan menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham  dan Daftar Khusus. Berdasarkan UU PT hanya ada saham atas nama, pasal 53 menetapkan bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat ditetapkan lebih dari satu klasifikasi saham, dan jika ada lebih dari satu klasifikasi saham, salah satu di antaranya harus ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, dan berhak menerima dividen yang dibagikan serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Ayat (2) dan ayat (3) pasal 60 UU PT mengatur tentang gadai sham. Ayat (2) Pasal 60 tersebut dengan jelas memungkinkan saham suatu perseroan diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Sebagai Obyek Gadai

Saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ketentuan saham sebagai benda bergerak dijelaskan dalam ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU PT yang berbunyi :

“saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”

Ketentuan yang membolehkan saham menjadi objek gadai juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153. Dalam semua pasal tersebut diterangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, suratsurat atas tunjuk dan suratsurat atas bawa. Keterangan di atas menunjukan bahwa surat atas tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan surat-surat tersebut dapat diartikan atau dikategorikan sebagai saham.  Saham yang merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang berbadan hukum Indonesia termasuk yang diadakan oleh Aktuaria & Perbankan, surat berharga dapat digunakan sebagai agunan tambahan,dan saham yang dapat digunakan sebagai agunan tambahan adalah saham yang terdaftar di bursa efek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *