JAMINAN KEBENDAAN : HAK TANGGUNGAN

13 Feb 2019

JAMINAN KEBENDAAN : HAK TANGGUNGAN

Jaminan kebendaan hak tanggungan dalam hukum positif  di negara Indonesia. Definisi hak jaminan  ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah : Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap krediturkreditur lainnya.

Subyek Hak Tanggungan

Mengenai subjek Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, dari ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pembebanan Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang. Berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUHT yang mengatur mengenai objek Hak Tanggungan yaitu : 1. Hak Milik 2. Hak Guna Usaha. 3. Hak Guna Bngunan. 4. Hak Pakai, baik hak atas tanah negara. 5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dinyatakan dengan tugas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang besangkutan.

hak atas tanah yang pembebanannya dinyatakan dengan tugas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang besangkutan. Beberapa segi yuridis yang harus diperhatikan oleh Kreditur (Bank) dalam menerima hak atas tanah sebagai obyek jaminan kredit berupa Hak Tanggungan adalah : a. Segi kepemilikan tanah yang dijadikan obyek jaminan b. Segi pemeriksaan setifikat tanah dan kebenaran letak tanah yang dijadikan obyek jaminan. c. Segi kewenangan untuk membebankan Hak Tanggungan atas tanah yang dijadikan obyek jaminan d. Segi kemudahan untuk melakukan eksekusi atau penjualan tanah yang dijadikan obyek jaminan e. Segi kedudukan Bank sebagai Kreditur yang preferen

Surat kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan itu harus surat kuasa otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang khusus ditunjuk untuk membuat akta tersebut yaitu wajib dibuat dengan akta Notaris atau PPAT Dengan kata lain sekalipun harus dibuat dengan Akta otentik, pilihanya bukan hanya dengan Akta Notaris saja, tetapi dapat pula dibuat dengan akta PPAT. Pendaftaran hak tanggungan secara tegas telah diatur dalam pasal 114 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 yang isinya :

Untuk Pendaftaran hak tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang sudah terdaftar atas nama pemeberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan.

Pembahasan lebih jelas akan hak tanggungan bisa didapatkan dengan mengikuti Kursus Intensif Hukum Jaminan (KIH Jaminan) yang akan dibahas secara komprehensif dan terstruktur oleh para pemateri yang ahli dibidang hukum jaminan dan memiliki berbagai macam pengalaman dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Untuk lebih jelasnya tentang Kursus Intensif Hukum Jaminan bisa dilihat DISINI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *