KONSEKUENSI HUKUM DALAM HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

07 Feb 2019

KONSEKUENSI HUKUM DALAM HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Dalam konsep perjanjian baik perjanjian primer maupun assesoir  mengenal istilah munculnya dan berakhirnya suatu hak dan kewajiban. Konsep tersebut diakomodir dalam jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian assesoir, dimana dalam perjanjian fidusia terdapat ketentuan pembebanan dan pendaftaran sebagai suatu konsep munculnya dan berlakunya benda sebagai obyek jaminan fidusia, selain terdapat ketentuan hapusnya jaminan fidusia sebagai berakhirnya jaminan fidusia.  Ketentuan hapusnya jaminan fidusia diatur didalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran  Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia  Pasal 16 ayat (1) PP Fidusia menentukan bahwa

hapusnya jaminan fidusia adalah karena: a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala proses pelaksanaan fidusia dilakukan secara elektronik baik pendaftaran dan penghapusannya. Penghapusan jaminan fidusia dilakukan sebagai suatu proses administrasi karena adanya suatu konsekuensi hukum terkait status dari benda objek jaminan fidusia. Konsekuensi hukum dari  penghapusan jaminan fidusia maka akan dinyatakan bahwa benda tersebut dibebaskan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi dengan arti hal itu tidak memiliki kekuatan hukum.

ISSUE

Terdapat hal yang menarik dalam ketentuan penghapusan  PP Fidusia, dimana tidak ada aturan secara tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk melakukan. Hal ini dapat menyebabkan banyak penerima fidusia yang baik karena lalai, tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut atau maupun karena sengaja tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia. Peristiwa yang banyak terjadi adalah ketika pemberi fidusia sudah melunasi utangnya kepada penerima fidusia maka seharusnya penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang dilakukan secara elektronik) agar jaminan fidusia tersebut dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Kenyataannya kreditur sebagai pihak yang dibebani kewajiban seringkali tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Kreditur hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dibayar, tetapi tidak diberikan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia. Dalam hal ini pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Fidusia menentukan bahwa :

“Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PP Fidusia, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”.

Berdasarkan hal tersebut apakah dapat dikatakan dengan tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah karena belum adanya aturan yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia buka merupakan kewajiban sehingga  dampak yang mungkin terjadi adalah tidak adanya kepastian hukum tentang status dari objek fidusia tersebut dan secara otomatis akan merugikan debitur sebagai pemberi fidusia.

Hal-hal yang sudah dipaparkan diatas memang merupakan suatu potensi resiko bagi debitur,  akan tetapi hal tersebut bukan suatu hal yang tidak bisa diatasi dengan pemikiran dan tindakan hukum secara jelas dan cerdas. Pemikiran dalam penanganan jaminan fidusia bisa didapatkan dalam  kursus intensif hukum jaminan yang kami selenggarakan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *