20 Feb 2019

PERJANJIAN KREDIT DALAM PERBANKAN

Secara bahasa/etimologis kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti kepercayaan. Maka seseorang yang mendapatkan kredit berarti orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur, sehingga dapat dikatakan kredit adalah Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa yang berupa biaya/bunga). Prof. Subekti mengartikan kredit seperti:

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagai mana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

UNSUR-UNSUR KREDIT PERBANKAN

Menurut J Satrio, unsur-unsur kredit perbankan adalah sebagai berikut:

  1. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh Debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
  2. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh Debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu;
  3. Resiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi resiko kredit tersebut;
  4. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan Debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi; dan
  5. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit(akad kredit) secara tertulis.

Selanjutnya, untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, perbankan melakukan pemeriksaan kredit melalui faktor “the six C’s of Credit, sebagai syarat keyakinan bank atas kemampuan debitur dalam pemberian kredit, yaitu yang terdiri dari character, capacity to create sources of funding, capital, collateral, condition of economy and sector of business, and competence to borrow.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU Perbankan, yang berbunyi:

  1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
  2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Keyakinan menurut pasal tersebut sudah merupakan jaminan bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Namun, pada peraturan kredit perbankan, jaminan kebendaan merupakan berupa jaminan tambahan yang disebut sebagai agunan. Jadi sebenarnya menurut UU Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan, yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *